Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa kebijakan fiskal lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan investasi strategis Danantara Indonesia harus saling melengkapi untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Lewat sinergi itu, belanja negara memperkuat fondasi produktivitas, sedangkan investasi mendorong kegiatan ekonomi produktif yang menghasilkan nilai tambah. “Strategi menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi membutuhkan pembiayaan memadai. Namun, persoalannya bukan hanya seberapa besar dana dapat dimobilisasi, melainkan juga bagaimana setiap rupiah belanja dan investasi menghasilkan manfaat ekonomi,” kata Juda dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Menurut Juda, kebijakan fiskal dan investasi strategis merupakan dua instrumen yang harus bekerja terkoordinasi. APBN berperan membangun fondasi ekonomi melalui pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, energi, dan perlindungan sosial. Selain itu, APBN dapat membantu mengurangi risiko investasi, meningkatkan kelayakan proyek, serta menarik partisipasi sektor swasta. Dengan demikian, belanja negara tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan dunia usaha berkembang dan meningkatkan kapasitas produksinya. Meski demikian, Juda mengingatkan bahwa ruang fiskal harus dikelola secara hati-hati untuk menjaga kredibilitas pemerintah dan kemampuan negara menghadapi berbagai guncangan ekonomi. “Disiplin fiskal bukan penghambat pertumbuhan. Disiplin fiskal menjaga kredibilitas dan kemampuan pemerintah menghadapi guncangan,” ujarnya. Juda menekankan, orientasi kebijakan fiskal perlu bergeser dari sekadar besarnya belanja menuju hasil yang terukur, seperti peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan fondasi ekonomi, dan pertumbuhan sektor riil. Menurut dia, kemampuan sektor swasta tumbuh secara berkelanjutan akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, pemulihan daya beli, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. “APBN tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, kebijakan fiskal perlu membuka ruang bagi investasi swasta atau menciptakan efek crowding in, bukan menggantikan peran sektor usaha,” jelas Juda. Sementara itu, Danantara diposisikan sebagai instrumen untuk memobilisasi modal jangka panjang, mengembangkan nilai aset, dan mendorong investasi strategis yang mendukung transformasi ekonomi nasional. Namun, Juda mengingatkan bahwa mobilisasi modal saja tidak cukup untuk menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. Investasi harus diarahkan pada proyek yang layak secara ekonomi dan bermanfaat jelas, serta didukung tata kelola yang profesional dan transparan. Pentingnya sinergi pemerintah dan Danantara untuk memicu geliat sektor swasta itu sejalan dengan temuan Prasasti Center dalam riset The Missing Graduation yang diluncurkan pada Prasasti Indonesia Policy Forum 2026. Forum tersebut turut menghadirkan peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson. Riset tersebut menyoroti tantangan Indonesia dalam mendorong perusahaan berkembang dari usaha mikro dan kecil menjadi berskala lebih besar. Prasasti mencatat Indonesia memiliki sekitar 26,4 juta usaha nonpertanian. Namun, hampir seluruhnya masih tergolong usaha mikro atau kecil, dan hanya sebagian kecil yang berhasil berkembang menjadi usaha menengah atau besar.