JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Reform on Economics (CORE) menilai pemerintah perlu memastikan tujuan dan kebutuhan masyarakat sebelum merealisasikan rencana pembagian telepon seluler gratis bagi penerima bantuan sosial. Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar S mengatakan, persoalan utama penyaluran bansos selama ini bukan terletak pada perangkat untuk mengakses bantuan, melainkan ketepatan penerima. Menurut Akbar, apabila masyarakat yang berhak menerima bansos justru tidak mendapat bantuan, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria malah menerimanya, persoalan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan aturan penyaluran. Ia mempertanyakan urgensi pengadaan ponsel jika tujuannya hanya memudahkan penerima mengakses rekening bantuan, karena pemerintah dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia seperti ATM. Selain ketepatan sasaran, Akbar mengingatkan adanya biaya tambahan yang berpotensi ditanggung penerima setelah memperoleh ponsel gratis, misalnya membeli pulsa. Kemampuan penerima bansos dalam mengoperasikan ponsel juga perlu diperhitungkan. Ia turut menyoroti penambahan belanja pengadaan ponsel di tengah tekanan kebutuhan belanja negara dan pemangkasan anggaran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemerintah berencana membagikan ponsel gratis untuk mendukung penyaluran bansos. Program itu disebut sejalan dengan rencana pembukaan rekening bank gratis dan penyaluran bansos langsung ke rekening penerima.