Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berdampak buruk bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selama ini rekening payroll PNS dinilai menjadi sumber likuiditas yang stabil dan dana murah bagi sebagian besar BPD. Menurut Rahma, dana payroll dapat menekan biaya bunga bank. Jika dana tersebut bergeser secara signifikan ke koperasi, BPD mungkin harus mencari pendanaan lain yang lebih mahal, seperti deposito. Berkurangnya likuiditas murah juga dapat mempersempit ruang BPD untuk menyalurkan kredit produktif dan konsumtif, termasuk kredit multiguna bagi ASN. Rahma mengatakan potensi kerugian bergantung pada pelaksanaannya. Jika Kopdes bermitra dengan perbankan untuk menyediakan layanan pengambilan gaji, posisi BPD dinilai tetap aman. Namun, ia mengingatkan potensi migrasi nasabah perlu dicermati, misalnya jika koperasi menawarkan insentif atau akses fisik yang lebih dekat bagi ASN dan pensiunan di desa. Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan Kementerian Keuangan membicarakan kemungkinan koperasi menjadi unit layanan pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiunan.